Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, penambahan guru PNS akan tetap dilakukan meski bukan sebab ada guru yang pensiun. Rekrutmen guru PNS melalui Guru Garis Depan (GGD) dan penerimaan guru akan dibuka melalui prosedur lain. ”Tetapi, harus dihitung dulu analisis jabatan oleh masing-masing kawasan yang akan memilih kebutuhan guru di daerahnya,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Menurut dia, pemerintah tidak merasa khawatir dengan pensiunnya sekitar setengah juta guru tersebut. Kelas-kelas dijamin tidak akan kekurangan guru sebab akan ada analisis jabatan yang menjadi salah satu cara untuk memilih kebutuhan dan kemampuan fiskal di suatu daerah. Hal yang paling mendesak dalam kebutuhan guru tolong-menolong ialah penyelesaian distribusi guru yang harus merata di setiap daerah. Rekrutmenguru PNS tahun ini akan diselesaikan melalui GGD.
Tahun ini kuota GGD naik 10 kali lipat atau dari 798 ke 7.000 guru yang akan menetap secara permanen di 93 kabupaten terdepan Indonesia. Setelah gugusan GGD selesai, akan dibicarakan kembali contoh rekrutmen guru PNS dengan pihak terkait menyerupai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Nanti gres akan dibicarakan dengan pihak terkait mengenai rekrutmen CPNS guru. Hal yang paling penting ialah pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak moratorium. Namun, sekali lagi, perhitungan kebutuhan guru PNS harus menurut analisis jabatan yang matang biar tidak terjadi oversupply ataupun di bawah supply,” tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, memang harus ada pemetaan guru di setiap kawasan sehingga akan terlihat terperinci mana kawasan yang kekurangan guru dan mana yang berlebih.
Dari pemetaan ini pula bisa dilakukan pemerataan guru ke semua daerah, termasuk kawasan terpencil. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmadja menjelaskan, tahun ini memang ada rekrutmen CPNS yang pada dasarnya untuk mendukung kegiatan Nawacita. Menurut dia, terdapat empat kelompok SDM yang akan direkrut tahun ini.
Pertama, untuk kegiatan wajib yang mencakup kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, kegiatan prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan ketahanan energi, dan pembangunan ketahanan pangan. Adapun ketiga , tenaga penegak aturan dan keempat SDM untuk kegiatan pinjaman reformasi birokrasi. SDM pada pinjaman Nawacita itu yang paling penting.
Karena itu, konsep SDM yang akan menjadi aparatur negara mulai kini sudah harus diperketat. Meski demikian, bukan berarti pemerintah mengunci jabatan prioritas, tetapi ini yang akan dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir. Karena itu pula, rekrutmen tenaga manajemen belum dilakukan sebab tidak sesuai dengan kegiatan Nawacita. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rasyidi menyampaikan dikala ini di banyak sekali kawasan masih kekurangan guru SD. Untuk mengatasi keterbatasan pemerintah mengangkat guru PNS, maka dibutuhkanlah guru honorer yang kini jumlahnya mencapai 400.000 orang.
”Pengangkatan mereka (guru honorer) menjadi PNS selain untuk kemanusiaan juga untuk menutupi jumlah guru yang akan pensiun yang jumlahnya hingga 2019 sebanyak 500.000 guru,” katanya. Menurut dia, banyak sekolah dasar yang hanya diisi satu hingga tiga guru PNS, sedangkan untuk mengisi kelas yang kosong sekolah menggunakan tenaga guru honorer.
Jangan hingga tenaga guru honorer ini telah terperas sebagai pengisi kekosongan guru. Namun ketika ada kesempatan untuk menjadi PNS, mereka ditinggalkan begitu saja. Pengamat pendidikan Pembelajaran Abad 21 Indra Charismiadji meminta guru honorer yang diangkat menjadi PNS harus yang berkompeten sebab akan menjadi aparatur negara yang akan bergaji besar. Sayang sekali bila uang rakyat dihambur-hamburkan untuk menggaji pegawai yang tidak berkualitas.
”Sekarang guru itu dijadikan materi politik tingkat tinggi. Ini memang terkait bunyi guru yang memang banyak. Namun bila ingin mengangkat guru honorer sebagai PNS maka harus dicek betul kualitasnya menyerupai apa,” bebernya.
source : http://economy.okezone.com/