Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan curahan hati (curhat) kepada Wapres Jusuf Kalla terkait aneka macam permasalahan guru, terutama soal kekurangan jumlah tenaga pengajar tingkat SD (SD) dan sertifikasi.
"Kami tadi curhat wacana sertifikasi guru juga melaporkan problem kekurangan guru," kata Plt Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Jumat (29/4).
Dia mengatakan, menurut perhitungan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terjadi kekurangan sekitar 500 ribu guru terutama tingkat SD hingga 2019. Hal tersebut alasannya yakni para guru SD itu sebagian besar diangkat pada 1975 dan ketika ini memasuki kurun pensiun.
"Memang pemerintah sedang moratorium PNS kecuali guru dan tenaga kesehatan, tapi memang perlu ditata ulang bagaimana sistem tolong-menolong kebutuhan guru sehingga ada tahapan untuk pemenuhan terutama guru SD," ujar Unifah.
PGRI juga mengharapkan pemerintah memperhatikan sertifikasi guru biar tak dipersulit. Dikatakan, selama ini sertifikasi untuk guru selalu berubah-ubah, tidak ibarat sertifikasi dosen. Belum lagi nasib guru swasta dan honorer yang seringkali dipandang sebelah mata.
"Kami berharap juga tenaga honor yang memang layak dan berkualitas mereka diselesaikan secara komprehensif atau dapat diatur dalam Peraturan Daerah atau ada standar honor minimum yang sudah direspon oleh Mendikbud sudah menghitung bagaimana sebaiknya guru itu dibayar layak," tambah dia.